Usai di Periksa KPK, Numan Abdul Hakim dan Jafar Hafsah Bantah Terima Uang Aliran Korupsi e-KTP

Usai di Periksa KPK, Numan Abdul Hakim dan Jafar Hafsah Bantah Terima Uang Aliran Korupsi e-KTP
Usai di Periksa KPK, Numan Abdul Hakim dan Jafar Hafsah Bantah Terima Uang Aliran Korupsi e-KTP

Tamanberita.com – Dua anggota DPR periode 2009-2014, Numan Abdul Hakim dan Jafar Hafsah

Selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tamanberita.com –¬†Usai di Periksa KPK, Numan Abdul Hakim dan Jafar Hafsah Bantah Terima Uang Aliran Korupsi e-KTP

Terkait korupsi proyek e-KTP atas tersangka Anang Sugiana Sudiharjo, Direktur PT Quadra Solution.

Usai menjalani pemeriksaan, keduanya sama-sama membantah mendapat aliran dana dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Numan lebih dulu keluar dari ruang penyidikan sekitar pukul 14.25 WIB.

Dia mengatakan penyidik meminta konfirmasi pembahasan proyek e-KTP di DPR.

Politisi PPP itu mengatakan seluruh pembahasan proyek e-KTP dengan Komisi II DPR saat itu telah disampaikan ke penyidik.

Dia pun enggan menjelaskan detil perihal pembahasan yang dimaksud.

Sementara itu, disinggung soal penerimaan uang saat dirinya menjabat sebagai ketua kelompok fraksi PPP di Komisi II DPR dia membantah.

“Tidak ada. Saya cuma ditanya karena Kapoksi saya. Dari PPP ada sembilan Kapoksi

yang sejak awal diduga saya menerima USD 37.000 dan itu ternyata saya tanyakan siapa yang ucap ternyata enggak ada,”

Ujar Numan seusai jalani pemeriksaan, Selasa (9/1).

Dia enggan berkomentar lagi perihal materi pemeriksaan yang diajukan penyidik kepadanya.

Sikap sama ditunjukan Jafar Hafsah. Kapoksi di Komisi II dari fraksi Partai Demokrat itu

Juga membantah menerima uang terkait proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.

Seperti diketahui pada pemeriksaan hari ini KPK memanggil sejumlah anggota DPR

Periode 2009-2014 yang bertugas sebagai Kapoksi di Komisi II DPR saat itu.

Mereka adalah Olly Dondokambey mantan wakil ketua Badan Anggaran DPR, Jazuli Juwaini, dan Rindoko Dahono Wingit.

Nama-nama tersebut sebelumnya masuk dalam surat dakwaan milik

Mantan Dirjen Dukcapil Kemendgri Irman dan mantan PPK Kemendagri Sugiharto dan

Menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum pada KPK dalam surat tuntutan milik Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dalam surat tersebut Kapoksi di Komisi II DPR mendapat jatah masing-masing USD 37.000 dari proyek e-KTP.

Sementara Jafar Hafsah disebut menerima USD 100 ribu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *