Fadli Zon : Tolak Uji Materi, MK Buat Jalan Bagi Mundurnya Demokrasi

Fadli Zon : Tolak Uji Materi, MK Buat Jalan Bagi Mundurnya Demokrasi
Fadli Zon : Tolak Uji Materi, MK Buat Jalan Bagi Mundurnya Demokrasi

tamanberita.com – Pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadli Zon menilai,

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 222 UU No. 7/2017

tentang Pemilihan Umum, kian melicinkan jalan bagi mundurnya demokrasi.

TamanBerita – Fadli Zon : Tolak Uji Materi, MK Buat Jalan Bagi Mundurnya Demokrasi

Dalam putusan terhadap enam berkas perkara yang seluruhnya berisi gugatan terhadap Pasal 222 UU Pemilu tersebut,

MK menyatakan menolak uji materi soal ambang batas pemilihan presiden

demi memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan penyederhanaan partai politik.

Pasal 222 UU Pemilu mengatur bahwa partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat

atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 untuk mengusung

pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu Serentak 2019.

“Sejak disahkan, beleid ini telah memicu kontroversi karena dianggap memaksakan

kehendak partai-partai pendukung pemerintah,” kata Fadli lewat pesan singkat yang diterima, Jumat (12/1/2018).

Dirinya mengaku tidak bisa memahami nalar putusan MK.

Di satu sisi MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 173 Ayat (1) dan (3) UU Pemilu,

bahwa partai lama peserta Pemilu 2014 juga harus tetap menjalani verifikasi faktual,

dengan argumen kesetaran dan untuk menghindari diskriminasi terhadap partai baru.

“Namun, di sisi lain, MK justru menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 222,

padahal jelas-jelas pasal tersebut akan mendiskriminasi partai baru dalam proses pencalonan

kandidat presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 nanti.

Bagaimana MK menjelaskan kontradiksi argumen semacam itu?” Kata Fadli.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, sebagai penjaga konstitusi,

MK seharusnya bisa menerjemahkan spirit konstitusi secara koheren, konsisten, dan komprehensif.

Namun Fadli menilai, dalam kasus uji materi terhadap UU Pemilu kemarin, dirinya tidak melihat koherensi tersebut.

Dalam pertimbangannya, misalnya, MK menilai ‘presidential threshold (PT) relevan untuk memperkuat sistem presidensial.

Padahal jelas-jelas aturan tentang ‘presidential threshold’ itu sangat bias sistem parlementer.

“Di mana relevansinya? Itu kan kontradiktif. MK menjadi seolah ahli politik.

Saya kira hal ini hanya menghasilkan ‘setback’ dalam praktik berdemokrasi kita.

Sebab, jika kita tengok lagi ke belakang, alasan kita melakukan amandemen UUD 1945

salah satunya adalah untuk memurnikan sistem presidensial,” katanya.

Untuk itu UUD hasil amandemen mendesain agar pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) dihelat secara serentak.

“Dalam tiga pemilu lalu, desain untuk memperkuat sistem presidensial ini telah dicederai oleh undang-undang Pemilu

lama yang selalu menempatkan perhelatan Pilpres digelar sesudah hajatan Pileg.

Akibatnya, Pilpres jadi seperti politik dagang sapi,” kata Fadli.

Apalagi, ada ketentuan tentang ‘presidential threshold’ yang secara tidak langsung

sebenarnya tengah mencangkokkan sistem parlementer ke dalam sistem presidensial.

“Saya setuju dengan dua hakim yang mengajukan ‘dissenting opinion’ kemarin.

Putusan MK itu bisa membuka peluang terjadinya penguatan pemerintahan otoriter,” katanya.

Menurutnya, dengan menjadikan ‘presidential threshold’ sebagai argumen bagi penguatan sistem presidensial,

negara sebenarnya sedang membuat tafsir bahwa sistem presidensial yang benar adalah

jika presiden dan parlemen dikuasai oleh partai atau kelompok yang sama.

“Tafsir semacam ini berbahaya bagi demokrasi dan tata pemerintahan.

Parlemen adalah lembaga kontrol pemerintah.

Fungsi kontrol ini bisa mandul jika parlemen selalu dipaksa atau

didesain untuk sama dengan Presiden, ataupun sebaliknya,” kata Fadli.

Itu sebabnya, setiap penafsiran yang menyatakan bahwa presiden harus mendapatkan dukungan politik

yang cukup di parlemen untuk memperkuat sistem presidensial, adalah argumen yang bermasalah,

karena mengabaikan prinsip trias politica dalam demokrasi.

“Argumen semacam itu bias otoritarian,” kata Fadli.

Menurutnya, sebagai keputusan hukum, putusan MK kemarin bersifat final dan mengikat walaupun seringkali tak konsisten.

“Kami hormati. Tapi, kami perlu mengingatkan kepada hakim-hakim MK bahwa masa depan demokrasi kita ke depan

bukan hanya berada di pundak partai-partai politik di parlemen saja, ataupun di tangan Presiden saja,

tapi juga ikut ditentukan oleh lembaga tinggi negara lainnya, termasuk MK sebagai penjaga konstitusi.

Kita sangat berharap hakim-hakim MK menyadari hal itu,” kata Fadli Zon.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *